KENDARI – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar sosialisasi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara virtual. Kegiatan strategis ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Dikbud Provinsi Sultra, Prof. Aris, S.Pd., M.Hum., sebagai langkah konkret pemerintah dalam memperluas akses pendidikan di daerah tersebut.
Dalam sambutannya, Prof. Aris menegaskan bahwa pertemuan via Zoom meeting ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan momentum penting untuk menyatukan visi. Ia meminta seluruh pihak bergerak cepat dan terarah.
"Pertemuan ini adalah momentum untuk menyamakan persepsi. Kita membutuhkan kerja keras dan kolaborasi dari semua stakeholder untuk menjaring Anak Tidak Sekolah (ATS). Kita harus memiliki persepsi yang sama tentang apa yang bisa kita lakukan bersama dalam waktu yang singkat ini," tegas Prof. Aris.
Lebih lanjut, Kepala Dinas Dikbud menyoroti tingginya angka ATS di Sulawesi Tenggara yang dipicu oleh berbagai tantangan kompleks. Ia memaparkan bahwa kondisi geografis Sultra yang 70 persennya merupakan wilayah kepulauan menjadi kendala utama, di mana akses transportasi dan kondisi jalan seringkali membatasi mobilitas peserta didik.
Selain faktor geografis dan ekonomi, Prof. Aris juga menekankan adanya akar masalah sosial dan budaya yang turut menyumbang tingginya angka putus sekolah.
"Masalah ekonomi memang menjadi salah satu penyebab utama, namun kita juga dihadapkan pada masalah sosial budaya. Masih banyak kasus anak yang berhenti sekolah karena sudah menikah, serta kuatnya persepsi di sebagian masyarakat yang menganggap bahwa bekerja jauh lebih penting daripada mengenyam pendidikan," paparnya.
Untuk mengatasi hambatan tersebut, program PJJ hadir sebagai solusi inovatif yang fleksibel. Dalam kesempatan yang sama, Prof. Aris turut menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atas dukungan regulasi yang diberikan.
Pemerintah pusat melalui kementerian terkait telah menetapkan standar legalitas bagi lulusan program PJJ dengan menggunakan sistem sekolah induk. Untuk wilayah Sultra, ijazah peserta didik PJJ akan diakui dan dikeluarkan melalui SMAN 4 Kendari sebagai sekolah induk. Kebijakan ini dinilai akan memberikan kepastian masa depan dan jaminan mutu pendidikan bagi anak-anak yang sebelumnya kesulitan mengakses sekolah reguler.
Melalui program PJJ ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap akses pendidikan tidak lagi terhalang oleh lautan maupun stigma budaya, sehingga seluruh anak di Sultra berkesempatan mendapatkan hak pendidikan yang layak.